Hello.

Buku Ekologi Pemerintahan :

Dr. H. Azam Awang, M.Si dan Mendra Wijaya, M.Si Harga @ Rp. 25.000 .

REFLEKSI TEOLOGIS

Konflik keagamaan sudah menjadi barang umum yang dikonsumsi publik melalui berbagai jenis media. Tidak jarang hal ini mengundang reaksi massa jika agamanya tersebut yang dilecehkan. Namun yang menjadi pertanyaan apakah pelecehan tersebut harus dibalas dengan tindakan destruktif?

DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Perubahan konstelasi politik dalam gejolak gelombang reformasi telah mengubah struktur politik dan pemerintahan di Indonesia dari berbagai dimensi. Semula, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung melalui representasi DPRD. DPRD menjadi entitas yang mewakili masyarakat secara institusi. Namun

Mar 25, 2010

KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF KYBERNOLOGI

Mendra Wijaya, M.Si, Kybernolog

Suatu usaha untuk membedakan antara pembuatan kebijaksanan dengan pembuatan keputusan pada umumnya dan pembuatan keputusan pemerintahan pada khususnya sering dilakukan dengan tanpa memberikan kepuasan. Banyak orang menafsirkan bahwa public policy adalah hasil dari suatu pemerintahan dan administrasi Negara adalah sarana untuk mempengaruhi terjadinya hasil-hasil tersebut. Dengan demikian, public policy lebih diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada bagaimana proses hasil-hasil itu dibuat. (Miftah Thoha, 2005 : 54)

Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan: bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat (Ndraha, 2003 : 492 - 499). Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology dan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 : Sistem Nilai Kearifan


Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan.

Proses pembuatan kebijaksanaan atau proses public policy itu tidak mudah. Ia memerlukan suatu rasa tanggung jawab yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko. Selain itu, terdapat pula banyak kesulitannya, terutama sekali jika informasi yang dibutuhkan tidak lengkap, bukti-bukti yang tidak bisa memberikan gambaran kesimpulan, keinginan-keinginan yang berbeda satu sama lain, ramalan hasil yang tidak jelas, feedback yang sporadic, prosesnya yang sulit dimengerti, dan termasuk pula tidak adanya partisipasi. (ibid, hal. 55)

Prinsip-prinsip Pokok dalam Pertimbangan Penyusunan Kebijakan (Sadu Wasistiono, 2008):

a. Mendasarkan kepada kebutuhan rakyat yang esensial;

b. Berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi (Lex Superior Derogat Lege inferiori);

c. Konsisten dengan kebijakan lain yang berlaku;

d. Relevan dengan masalah yang dihadapi sekarang dan bgm antisipasinya ke depan;

e. Berorientasi pada kepentingan umum (Salus Populi Suprema Lex);

f. Adanya berbagai alternatif pemecahan masalah/solusi, namun tetap disertai dengan skala prioritas;

g. Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.

h. Dirumuskan secara tertulis.

Masalah umum dalam kebijakan publik:

a. Seringkali dikacaukan antara kebijakan publik dan kebijakan pimpinan satu lembaga atau instansi.

b. Dalam merumuskan tidak cermat, sehingga mengganggu dan merugikan publik.

c. Proses dirumuskannya suatu kebijakan publik tidak melalui mekanisme menurut peraturan-peraturan perundang-undangan;

d. Lebih tergantung pada kepentingan personal yang keluar dari pimpinan pemerintahan atau lembaga;

e. Kerap terjadi ganti pejabat, ganti kebijakan yang menunjukkan tidak jelasnya kepastian;

f. Prosesnya tidak dilakukan melalui pelibatan secara aktif stakeholders, sehingga tidak aspiratif

g. Perumusan norma dalam suatu peraturan hanya sekedar pengulangan dari peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

1) Landasan Filosofis

Peraturan Daerah selalu mengandungn norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat daerah yang bersangkutan itu sendiri.

2) Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

3) Landasan Yuridis
Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah di derivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Ketiga landasan diatas (Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis) adalah fase pertama dari 3 fase dalam penyusunan atau proses pembuatan kebijakan, peraturan dan sebagainya. Selain ketiga landasan diatas didalamnya juga termasuk Naskah Akademik yang disusun berdasarkan ketiga fase diatas. Setelah itu masuk dalam fase kedua yaitu Konsultasi Publik, kemudian fase terakhir adalah uji naskah yang bertujuan untuk menetapkan sebuah peraturan atau kebijakan menjadi fiksi hukum. Hal tersebut diatas patut dijalankan agar implementasi kebijakan terhindar dari tumpang tindih (overlapping) dan kontroversial.

Hal-hal yang sering kita hadapi adalah suatu sikap yang menggambarkan sebuah kecenderungan pasrah dan menganggap sesuatu hal berjalan tidak sebagaimana mestinya hanya disikapi dengan kalimat : Sudahlah! Termasuk setelah kebijakan yang dirumuskan kemudian dijalankan. Tanpa ada gerak pragmatis. Cara berpikir seperti itu tidak boleh dipelihara dalam waktu yang lama, dan dapat juga dikatakan inilah yang dikatakan berpikir linier. Sehingga manajemen kinerja pemerintah menjadi terpengaruh kepada kinerja yang menganut manajemen linier. Seperti gambar 7 dibawah ini.

Lingkungan ---> Input ---> Throughput ---> Output ---> Lingkungan

Gambar 7 : Manajemen Liner

Manajemen seperti ini tidak dapat menciptakan sebuah perubahan atau memenuhi kehendak rakyat atau konstetuen. Karena fenomena yang diangkat dari lingkungan masyarakat kemudian direncanakan dengan memasuki input diproses melalui rute menuju throughput dan hasil keluaran kembali ke lingkungan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atau masyarakat sebagai pelanggan hanya sebatas itu. Tidak ada tindak lanjut, apakah masyarakat berdaya atau menjadi mangsa? Ini yang dikatakan caveat emptor (let the buyer beware), resiko ditanggung pembeli. Seharusnya cara berpikir kita harus diubah menjadi berpikir siklik, siklus, sirkuler. Seperti gambar 8 dibawah ini.

Manajemen siklik adalah manajemen yang memperhatikan pelanggan dan benar-benar memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Mestinya manajemen pemerintah daerah harus memakai konsep ini. Fenomena yang diangkat dari lingkungan masyarakat dan kembali ke terminal lingkungan, jelas-jelas digunakan oleh masyarakat sebagai pelanggan atau konsumen (contohnya kebijakan), setelah digunakan maka dilihat outcome-nya kemudian dievaluasi. Jika hasil evaluasi tersebut menimbulkan kepuasan bagi konsumen maka rute langsung menuju ke Input agar lebih dimatangkan kembali. Jika hasil evaluasi tidak memuaskan, maka harus menempuh rute awal, kembali kepada lingkungan, lingkungan dipelajari kembali. Hal ini dikatakan caveat venditor (let the seller beware), resiko ditanggung pembeli.

Gambar 8 dalam locus kebijakan dan proses pemerintahan menunjukkan “lokasi” kebijakan yang dimaksud. Dalam gambar terlihat jelas rute, proses dan siklus pemerintahan. Ketiga macam bentuk aliran it uterus-menerus berlangsung. Misalnya fungsi perencanaan berjalan terus, kalau perencanaan produk yang satu selesai, perencanaan produk yang lain dimulai (Ndraha, 2003 : 493), tetapi sementara itu proses perencanaan produk yang satu tadi terus berlangsung, proses perencanaan suatu produk tidak terhenti dengan keluarnya rencana, tetapi terus berlanjut, karena pelaksanaan rencana itu harus terus-menerus dipantau, dievaluasi, dan seterusnya. Jadi walaupun perencaanaan itu sebagai rute dianggap terletak di rute 2, sebagai fungsi, proses dan siklus, berjalan terus ke rute 3, 4, dan seterusnya.

Pilihan-pilihan berupa masukan (input, IP) dari lingkungan setelah diproses menjadi bahan mentah (policy agenda) buat proses pembuatan kebijakan (policy formulation). Jika kebijakan sudah ditetapkan (alternative policy). Namun demikian, dalam proses implementasi kebijakan (rute 3), terdapat alternatif tentang instrument, cara dan gaya sesuai dengan kondisi implementasi kebijakan. Kalau dalam proses implementasi sudah ditetapkan suatu instrument, maka instrument itulah yang digunakan, bukan yang lain. Demikian seterusnya. Struktur kebijakan di lingkungan pemerintahan, tersusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan system nilai pemerintahan, mulai dari nilai Ketuhanan sampai pada nilai keteladanan perilaku diri sendiri sehari-hari setiap aktris dan aktor pemerintahan.

Mar 6, 2010

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Mendra Wijaya, M.Si, Kybernolog

1

PENDAHULUAN

Pengetahuan manajemen telah berkembang bukan hanya sebagai seni tetapi telah menjadi suatu disiplin ilmu. Perkembangan dan pemikiran ilmu pengetahuan manajemen dapat dilihat dari model pendekatan sistem.[i] Model pendekatan sistem dapat diketahui melalui mazhab-mazhab yang telah diperkaya oleh bermacam-macam pendekatan, berkembang menjadi suatu ilmu melalui aneka fungsi manajemen yang dikenalkan dengan : Planning, organizing, actuating, dan controlling.[ii]

Dalam perkembangannya, ilmu manajemen telah dipengaruhi berbagai disiplin ilmu, misalnya : ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik serta berbagai ilmu lainnya. Proses perkembangan ini mendorong lahirnya manajemen dalam berbagai lintas disiplin ilmu.

Selain perkembangan manajemen dikemas dalam sebuah model pendekatan sistem ada beberapa evolusi manajemen yang dibagi menjadi empat generasi yaitu : Manajemen dengan Tindakan (Management by Doing), Manajemen dengan Pengarahan (Manegement by Directing), Manajemen berdasarkan Hasil (Management by Result), serta gabungan ketiganya (The Joiner Triangle).[iii] Generasi keempat merupakan generasi yang paling modern, karena menggabungkan konsep-konsep generasi sebelumnya. Pendekatan yang dilakukan pada unsur-unsur penting dalam manajemen yaitu kualitas, keilmuan, dan kelompok (team).

Seluruh komponen yang dibangun adalah untuk memecahkan berbagai masalah semata. Bukan berarti seluruh masalah dapat diatasi dengan manajemen, tetapi manajemen menjadi pisau analisis dan jembatan menuju pemecahan masalah. Berbicara masalah perkembangan manajemen, dalam konteks kehidupan bernegara khususnya pemerintahan, maka dibangunlah Manajemen Pemerintahan. Dengan mengkombinasi berbagai teori yang telah ada hingga pelaksanaannya untuk memecahakan permasalan yang terjadi di pemerintahan.

Bangsa Indonesia yang terdiri lebih dari 300 etnis memiliki peluang untuk mengembangkan konsep-konsep manajemen yang eksotis sehingga memiliki brand image yang kuat dimata internasional. Para pemikir dan generasi muda memiliki tanggungjawab yang besar untuk dapat mengembangkan kekayaan budaya semacam itu, yang merupakan sumber daya yang bersifat dapat diperbaharui (renewable resources).[iv]

Keinginan Bangsa Indonesia saat ini adalah perubahan dari segala aspek. Keterpurukan yang terjadi selama ini membuat masyarakat jenuh dan sedikit apatis sehingga perubahan menjadi sebuah kerinduan yang luar biasa. Perubahan sosial cenderung mempengaruhi berbagai manajemen yang dijalankan pada berbagai jenis organisasi. Dalam organisasi yang dipandang sebagai wadah kerjasama untuk mencapai tujuan menjadikan manajemen sebagai intinya.

Organisasi dapat diibaratkan sebagai suatu organisme hidup (living organism) yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungannya. Ada organisasi yang cepat beradaptasi terhadap perubahan, adapula yang lebih lambat. Organisasi pemerintah termasuk dalam kategori yang lambat menghadapi perubahan, begitu pula dengan manajemennya.[v] Dalam konteks organisasi masalah utama pembahasan adalah unit kerja. Tetapi mengapa seperti yang diuraikan diatas organisasi pemerintah terkenal lamban?

2

PENGERTIAN MANAJEMEN

Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris management. Istilah ini terbentuk dari akar kata manus, yang berarti tangan. Kata manus berkaitan dengan kata menage yang berasal dari bahasa latin mansionaticum yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan effetiveness usaha (doing right things) secara efficient (doing things right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan.[vi]

Memahami konsep manajemen pemerintahan berarti kita dituntut untuk mempelajari dari seluruh komponen-komponen yang terdapat dalam manajemen pemerintahan[vii] misalnya kekuasaan (power), pemerintahan (government), maupun pelayanan (service) yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat pada umumnya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang bersangkutan.

Manajemen pemerintahan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai alat atau perangkat lunak (software) yang berada dalam mind atau pikiran manusia dan dapat digunakan untuk memperlancar aktivitas pemerintah. Aktivitas pemerintah dalam suatu negara meliputi, (1) Technical activities, (2) Commercial activi­ties, (3) Financial activities, (4) Security activities, (5) Accounting activities, (6) managerial activities. Sedangkan untuk penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah perlu ditambah dua jenis aktivitas lagi yaitu, (1) pertanggung jawaban (accountability) dan (2) pelayanan (service) kepada masyarakat secara adil dan merata.[viii]

3

KONSEP MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Perkembangan manajemen telah memasuki generasi kelima. Seperti apa yang telah diuraikan dalam pendahuluan pada tulisan ini. Setiap generasi dari pekembangan ma­najemen dapat diambil intisarinya sebagai berikut :[ix]

1. Generasi pertama, Pre-personnel Management, pada generasi ini belum dikenal adanya kebutuhan manusia yang dikelola secara khusus. Dikala itu manusia dipandang sebagai salah satu faktor produksi. Apabila manusia sudah tidak mampu menghasilkan suatu produksi yang diisyaratkan, maka perusahaan atau organisasi memberhentikannya.

2. Generasi kedua, Personel Management, pada generasi kedua manajemen ini telah memberikan dan mengindahkan tuntutan kebutuhan secara asasi bagi manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Perkembangan manajemen ini telah terjadu kepedulian kepada hak-hak manusia dengan ditandai dibentuknya Sekretaris Kesejahteraan (Social and Welfare secre­tary).

3. Generasi ketiga, Human Resources Mangement, dengan perkembangan kompetitif yang tinggi dikalangan perusahaan atau organisasi lainnya menjadi acuan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Perilaku dan motivasi kerja manusia menjadi isu sangat penting dalam kehidupan perusahaan atau organisasi.

4. Generasi keempat, Strategik Human Resources Mangement, pada perkem­bangan generasi keempat ini dipengaruhi dari munculnya istilah manajemen strategikkk untuk mengatasi berbagai hambatan atau masalah yang muncul dalam suatu perusahaan atau organisasi lainnya akibat dari persaingan yang semakin ketat.

5. Generasi kelima, Brainware Management, pada generasi manajemen kelima ini berkembang pada dekade 1990-an dimana tuntutan kegiatan belajar bagi setia orang, organisasi, perusahaan sampai kepada bangsa menentukan keberhasilan mempertahankan kehidupannya dalam era persaingan. Ke­mampuan otak manusia akan menjadi kuat apabila melalui suatu proses belajar. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini sangat diperlukan kecerdasan otak manusia baik kecerdasan emosionalnya maupun kecerdasan intelegensi atau intelektualnya.

Negara sebagai suatu organisasi mempunyai aktivitas atau kegiatan yang beraneka ragam jenisnya dan tuntutan dari warga negaranya beraneka ragam pula sesuai perkembangan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang dialami oleh setiap warga negara. Tuntutan warga negara ini senantiasa di­tujukan kepada pengelola negara itu yang diistilahlahkan pemerintah. Untuk kelancaran pengelolaan negara dibutuhkan manajemen pemerintahan yang handal untuk menjamin kesinambungan proses kegiatan bagi seluruh warga dalam negara yang bersangkutan.

Pelaksanaan aktivitas kenegaraan akan berjalan efektif bila ditunjang pe­nerapan manajemen strategikkk (management strategik) dengan memegang teguh pada prinsip manajemen (management prinsiple) terutama pada perencanaan yang matang, emplementasi (pelaksanaa) yang lancar, pengawasan yang dida-sari kejujuran dan keadilan, serta penilaian yang dilakukan secara obyektif. Kegagalan suatu aktivitas negara disebabkan ketidak tepatan menetapkan manajemen strategik sehingga tidak dapat memproyeksikan kondisi yang tepat pada masa datang.

Manajemen pemerintahan merupakan Values as object oriented activity, yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan.[x] Tindakan (action) pemerintah senantiasa harus berorientasi kepada nilai-nilai obyektif yang menjadi falsafah bagi negara yang bersangkutan. Indonesia sebagai negara ber­daulat memiliki falsafah hidup adalah pancasila dan nilai-nilai lainnya yang berla­ku dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menjadi kekayaan budaya bagi bangsa Indonesia. Kedua jenis nilai ini pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk kelestariannya.

Manajemen pemerintahan ditinjau dari segi obyek materinya merupakan perangkat lunak (software) yang meliputi beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan secara utuh dari setiap komponen manajemen aparatur akan melahirkan kecerdasan manusia yang mempelajarinya. "Manusia memiliki dua otak yaitu otak rasional dan otak emosional, demikian juga kecerdasan yaitu kecer­dasan rasional dan kecerdasan emosional".[xi] Kedua jenis otak tersebut akan melahirkan manajemen pemerintahan yang handal.

Selain obyek materi manajemen pemerintahan tersebut di atas, juga me­miliki obyek forma yang diistilahkan dengan perangkat keras (handware) yaitu suatu bangunan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan "untuk membentuk suatu kekuatan yang tangguh dari bangunan tersebut".[xii] Pengertian bangunan disini antara lain kondisi fisik manusia yang melaksanakan aktivitas manajemen pemerintahan.



End Notes :

[i] Winardi dan Nisjar (1997) dalam Sufian, Administrasi dan Manajemen Pembangunan, Multi Grafindo, Yogyakarta, 2005, hal. 26

[ii] Terry, G.R, Principles of Management, Georgetown, Ontario : Irwin- Dorsey Limited, 1975, hal. 191.

[iii] Joiner, Brian L, Fourth Generation Management : The New Bussiness Conciousness, 1994, 9.2 pp 321-329 dalam Sufian, ibid, hal. 27. Mengenai perkembangan tersebut, juga dibahas tentang proses perkembangan, yang mendorong lahirnya manajemen gaya Amerika dan manajemen gaya Jepang. Tetapi dalam prakteknya kedua gaya ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dan tidak dapat berlaku umum.

[iv] Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah, Edisi Revisi, Fokus Media, Bandung, 2003, hal. 3.

[v] Sadu Wasistiono, ibid, hal. 15.

[vi] Taliziduhu Ndraha, Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru Rineka Cipta, Jakarta, 203, hal. 159.

[vii] Harmon, Michael M., and Richard T. Mayer, Organization Theory For Public Administration, Uttle, Brown and Company, 1986

[viii] Dessler, Gary, 1990, Organization Theory Integrating Structure And Behavior, Prentice - Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1990, hal. 19-20

[ix] Bahaudin, Taufik, Brainware Management, Generasi Kelima Manaiemen Manusia, Memenangkan "Knowledge to Knowledge Competition" Me­nyongsong Era Millenium, Gramedia, Jakarta, 1999, hal. 8-28.

[x] Bellone, Carl J, Organization Theory And The New Public Administration, Allyn And Bacon. Inc, Boston, 1980. hal. 57.

[xi] Bahaudin, ibid, hal. 179.

[xii] Winardi dan Nisjar, ibid, hal. 53.