Hello.

Buku Ekologi Pemerintahan :

Dr. H. Azam Awang, M.Si dan Mendra Wijaya, M.Si Harga @ Rp. 25.000 .

REFLEKSI TEOLOGIS

Konflik keagamaan sudah menjadi barang umum yang dikonsumsi publik melalui berbagai jenis media. Tidak jarang hal ini mengundang reaksi massa jika agamanya tersebut yang dilecehkan. Namun yang menjadi pertanyaan apakah pelecehan tersebut harus dibalas dengan tindakan destruktif?

DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Perubahan konstelasi politik dalam gejolak gelombang reformasi telah mengubah struktur politik dan pemerintahan di Indonesia dari berbagai dimensi. Semula, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung melalui representasi DPRD. DPRD menjadi entitas yang mewakili masyarakat secara institusi. Namun

Mar 28, 2013

MISTIK DAN SAINS : ESOTERIC?

MISTIK DAN SAINS : ESOTERIC? Mendra Wijaya Sewaktu saya kecil saya terkagum-kagum ketika menonton film tentang seseorang yang berubah fisiknya karena radiasi cahaya gamma, atau seseorang yang menyerang lawannya dengan mengeluaran pancaran plasma dari kedua tangannya. Kemudian saya melihat fenomena mistik yang sudah menjadi bagian kultur kepercayaan masyarakat kita hingga dewasa ini. Seseorang yang secara tiba-tiba lepas kontrol atau kerasukan, seseorang yang sakit, tetapi dibawa kedokter tanpa ada analisis yang jelas tentang penyakitnya. Secara awam memang aneh bukan? Bahkan logika awam tidak tersentuh kearah itu. Namun kini dunia sudah memasuki abad ke 21 dan millenium ketiga, persoalan-persoalan itu masih tetap ada. Sampai suatu ketika tibalah saya dihadapkan pada persoalan tersebut disaat saya mengajar Mata Kuliah Logika dan Filsafat Ilmu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya pikirkan dan tentu saja dijawab. Namun saya tidak paham sama sekali detail persoalan Metafisika, tetapi ada ilmu yang saya gemari yaitu Psikologi, Parapsikologi serta Fisika Quantum. Hal inilah yang membuat analisis tersebut menjadi sangat menarik. Secara umum saya membuat istilah dari ketiga ilmu diatas dengan Sains, dikovergensi bukan divergensi, karena saya pikir suatu ilmu relatif membutuhkan ilmu yang lain. Kecenderungan kita menerima suatu hal mistis karena kita tidak mau membuka diri terhadap sains. Padahal sains dapat menjelaskan detail persoalan meskipun sains terus mengamali dinamika yang fantastis. Secara rasional saya sangat membuka diri terhadap hal ini sehingga dikatakan keluar dari pakem normal. Tentu saja saya berpikir tidak demikian, karena curiosity terus menghantui pikiran saya sehingga memacu saya untuk mengetahui sesuatu secara gamblang. Bangsa kita akhir-akhir ini sangat rentan oleh isu. Isu-isu kontemporer terus menghiasi spektrum kehidupan masyarakat. Isu itu dapat dibagi dua, (1) High Politics dan (2) Low Politics, High Politics seperti isu politik dan keamanan kepada isu-isu Low Politics seperti HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme. Isu-isu tersebut berubah dan berputar silih berganti yang membuat seolah-olah suatu isu yang muncul dipermukaan dapat ditutupi oleh isu-isu yang lain. Ditambah lagi pemutakhiran teknologi sehingga isu menjadi dunia showbiz oleh media. Dimasyarakat kita hal mistik, klenik hingga kekuatan supranatural sudah menjadi semacam credo dan membentuk keyakinan bahwa gejala-gejala metafisik itu abnormal, halusinasi, yang merupakan mitos tradisi, sama sekali jauh dari wilayah sains. Padahal sudah sejak lama dunia barat memasukkan bahasan metafisika ke dalam kelas psikologi. Hingga sampai saat ini isu santer tanah air yang sedang berkembang didunia selebritis masalah gugat menggugat artis yang jadi korban santet dan RUU Santet. Pada dasarnya gejala paranormal dikategorikan menjadi 3 bagian : (1) Paragnosis, yaitu kemampuan melihat atau mengetahui sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Contoh umumnya Clairvoyance (akrab dengan praktik perdukunan) dan Telepati (yang kemudian dijadikan industri sulap), (2) Parergik, yaitu kemampuan menggerakkan benda tanpa campur tangan kekuatan organ tubuh. Parergik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu, Parergik Intersomatis, misalnya kekebalan, proses materialisasi dan dematerialisasi. Parergik intersomatis erat kaitannya dengan dunia santet. Psikokinesis, melalui kekuatan jiwa, seseorang dapat menggerakkan perasaan dan kehendak orang lain. Poltergeist, dalam bahasa jerman poltergeist diartikan sebagai jiwa-jiwa yang bergentayangan sehingga diasumsikan sebagai pekerjaan hantu. Dengan poltergeist benda-benda disekitar manusia dapat digerakkan dengan sendirinya, padahal kejadian tersebut bukan perkerjaan hantu yang bergentanyangan tetapi kegiatan bawah sadar seseorang. Bukan tubuh manusia memiliki medan listrik? (3) Postmortal Manisfestation, suatu gejala tetang melihat orang-orang yang sudah mati. Bukankah sugesti dapat memacu seseorang menjadi ketakutan sehingga meningkat reaksi hormon dophamine dalam otak, lalu mata membentuk ketidakseimbangan optik terhadap cahaya? Mata normal manusia dilihat dari ilmu Kimia dan Fisika, dapat menerima cahaya dengan panjang gelombang dari 380 sampai 780 nm. Daerah ini disebut Visible (Cahaya tampak) adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang tampak oleh mata manusia. Pada Gambar di bawah ini, daerah Visible hanya sedikit sekali. Daerah yang hanya sedikit (visible) ini, kita telah banyak melihat bermacam-macam warna yang indah di dunia ini. Nah, sekarang tinggal lagi bagaimana kita membuka diri terhadap sains. Untuk lebih lanjut saya sarankan anda untuk membuka link-link jurnal dibawah ini yang saya dapatkan beberapa tahun yang lalu, kemudia saya kutip dan saya bagikan kepada anda. http://moebius.psy.ed.ac.uk/ejp_index.html http://www.well.com/user/bobby/ehe/eheorg.html http://explorepub.com/index.html http://www.temple.edu/CFS/index.html http://www.aspr.com/index.htm http://www.scientificexploration.org/jse.html http://www.rhine.org/journal.shtml http://www.aspr.com/ http://www.noetic.org/ http://www.parapsychology.org/ http://www.alegria.fr/~chryz/francais/scienfro.htm#sommaire http://www.scientificexploration.org/ http://www.wholeperson.com/ Selamat Datang Sains Et ipsa scientia potestas est!

MENGGAGAS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

APAKAH KORUPSI DAPAT DICEGAH MELALUI PENDIDIKAN? Mendra Wijaya Sering kali menjadi pertanyaan bagi kita tentang kapan persoalan korupsi di negeri ini akan berakhir? Dari satu kasus ke kasus lain seolah tidak pernah terselesaikan, seperti mata rantai yang tidak pernah putus. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia sudah sangat akut, setiap tahun kian bertambah. Bahkan sering kita mendengar ketika pembicaraan tentang peringkat, Indonesia selalu menjadi negara terkorup di dunia. Tahun 2009 Indonesia berada di peringkat 126 negara terkorupsi di dunia dengan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) sebesar 2,6. Dalam survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong, Indonesia dianggap sebagai negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi. Dan bahkan Indonesia dijuluki Juara Korupsi se Asia Fasifik. Sebagai peringkat pertama, Indonesia mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang paling bersih. Akhir-akhirnya maraknya pemberitaan tentang pengusutan koruptor hingga pembebasan koruptor dengan memberikan grasi sebagai hadiah. Jika dilihat dari sudut pandang kekuasaan, korupsi cenderung membentuk seperti karakter, watak bahkan menjadi semacam kromosom dalam genetika pada penguasa yang menggurita memangsa dengan kekuasaan yang ia miliki. Corruption is a behavior which deviates from the formal duties of a public role because of private regarding (personal, close family, private clique) pecuniary status gains, or violates rules against the exercise of certain type of private regarding influence. This include such behavior as bribery (use of reward to pervert the judgement of a person in a position of trust); nepotism (bestowal of patronage by reason as ascriptive relationship than merit); and misappropriation (illegal appropriation of public resources for private-regarding uses). Demikian Joseph Nye dalam Corruption and Political Development : A Cost-Benefit Analysis, American political science review, Vol 61, No2, June 1967 Bahkan didalam Banjarmasin Post (04/09/10) memuat pemberitaan dengan judul Watak Korupsi Vs Budaya Permisif. Senarai dalam tulisan tersebut mengatakan ketika publik tidak lagi permisif, maka publik adalah kekuatan penekan untuk mendobrak praktik kotor korupsi. Tertanam dibenak kita tentang apa yang dikatakan oleh Lord Acton : “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.” Pengertian Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Kata Inggris corrupt berasal dari bahasa Latin corrupt(us), berarti broken in pieces (Ndraha, 2005 : 110). Kata itu terjadi dari dua akar kata cor- dan rupture. Cor- artinya with, dan rupture itu berarti the act of breaking or bursting. Corruption diartikan sebagai the act of corrupting, the state of being corrupt. Kata corruption berkaitan dengan kata eruption, letusan, ledakan, karena jalan yang hendak dilalui, terlarang, tersumbat atau terhalang, karena jalan itu merugikan fihak kedua atau fihak ketiga secara tidak sah, langsung ataupun tidak langsung. Namun fihak pertama memiliki motif, kekuatan, dan kesempatan, dan kesempatan, untuk memaksakan kehendaknya atau menggelapkan caranya, baik secara halus maupun kasar, tersembunyi ataupun terang-terangan. Dalam situs word.iQ.com (Corruption Definition) menyebutkan All forms of government are susceptible in practice to political corruption. Degrees of corruption vary greatly, from minor uses of influence and patronage to do and return favors, to institutionalized bribery and beyond. Semua bentuk pemerintahan rentan dengan praktek korupsi politik. Derajatnya-pun bervariasi, hingga akhirnya membentuk point akhir korupsi politik adalah kleptokrasi. Robert Klitgaard dalam Cleaning Up and Invigorating the Civil Service (World Bank Operations Evaluation Department, November 1996), mengatakan C = D + M - A, atau C (corruption) = M (monopoly) + D (discretion) - A (accountability). The dynamics of corruption in the public sector can be depicted in a simple model. The opportunity for corruption is a function of the size of the rents under a public official's control, the discretion that official has in allocating those rents, and the accountability that official faces for his or her decisions. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dimensi-Dimensi Korupsi John Girling dalam Corruption, Capitalism and Democracy (1997) memberikan dimensi-dimensi analitis yang dapat dipergunakan. Dimensi-dimensi itu adalah. Luas penyebaran korupsi, yaitu : a) Insidental-Individual, Korupsi insidental/individual ini dilakukan oleh si pelaku secara individual pada suatu lingkungan/lembaga tertentu dimana sebenarnya lembaga tersebut relatif termasuk ‘bersih’ dalam hal korupsi. Korupsi semacam ini hanya dikenal pada negara-negara dengan tingkat korupsi yang sangat rendah misalnya Selandia Baru, Denmark, dan Swedia. b) Institusional-Kelembagaan, Korupsi disebut institusional apabila melanda suatu lembaga atau suatu sektor kegiatan tertentu dimana sebenarnya keseluruhan sektor atau lembaga secara lebih luas tidak korup. c) Sistemik-Sosial, pada kasus semacam ini korupsi sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat serta sistem kemasyarakatan. Karena dalam segala proses kerja sistem dari masyarakat, korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Hal semacam ini disebut dengan korupsi sistemik karena sudah mempengaruhi secara kelembagaan dan mempengaruhi tingkah laku individu pada semua tingkatan sistem politik, sosial, dan ekonomi. Berbagai macam pendekatan dan pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisasi-kan praktek korupsi, dimulai dari aspek reformasi birokrasi, reformasi administrasi, supremasi hukum, pendekatan teologis dan dari berbagai macam aspek. Tetapi semua hal tersebut berlalu begitu saja, seolah manusia (”pelaku korupsi/ penguasa”) tidak takut lagi akan penegakan hukum dan yang lebih memprihatinkan adalah ketidaktakutan terhadap aspek keagamaan yang telah menjadi nilai mutlak untuk menjauhi perbuatan merugikan masyarakat banyak. Bahkan kita dapat menyaksikan ketika koruptor ditangkap akan lebih banyak bertaqwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlaku sedih, dan total menyerahkan diri kepada sang khaliq selain dari keputusan hukum. Slamet Raharjo pernah mengatakan dalam suatu dialog di stasiun Televisi nasional (TVRI), bahwa rekan-rekan yang beliau kenal (dalam hal ini pejabat yang menjadi tersangka korupsi) adalah orang-orang yang ibadahnya sangat taat. Praktik korupsi seperti suap-menyuap agar mempermudah suatu urusan, gratifikasi rentan terjadi pada birokrasi, padahal cita-cita dan semangat clean goverment dimulai dari reformasi birokrasi belum mendapatkan titik terang. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seakan terabaikan serta lembaga superbody yang bernama KPK-pun kewalahan menangani wabah yang satu ini, hingga suatu saat lembaga ini pula yang di kriminalisasikan. Bisa saja seandainya kita meng-analogi-kan bahwa korupsi adalah patologi atau penyakit genetika, bersifat keturunan yang lambat laun membentuk suatu budaya koruptif ditengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dalam tulisan Anwariansyah, Antropologi Budaya Korupsi di Indonesia, 22/07/2008 (www.wikimu.com), mengatakan, Korupsi sebagai faktor penghambat pembangunan dan kemajuan bangsa sudah saatnya dibedah dan diteliti dengan seksama, baik asal muasalnya atau pun penyebarannya. Bisa jadi sifat korupsi sudah membentuk gen tersendiri sehingga diperlukan juga pakar biologi molekuler untuk turut mengungkap dan mengetahui sifat korup dari akarnya (sifat bawaan). Menggagas Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi Beberapa waktu yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk merumuskan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kemungkinan dari program ini adalah harapan untuk mendidik dan melahirkan para pelajar yang bebas dari pembusukan zaman dari wabah korupsi. Sasaran program ini adalah pendidikan antikorupsi sejak dini, apalagi fenomena pendidikan sering terjadi korupsi kecil bernama mencontek. Kemungkinan hal ini dilakukan sesuatu dengan pengertian korupsi diatas yaitu kata corruption berkaitan dengan kata eruption, letusan, ledakan, karena jalan yang hendak dilalui, terlarang, tersumbat atau terhalang, karena jalan itu merugikan fihak kedua atau fihak ketiga secara tidak sah, langsung ataupun tidak langsung. Praktik mencontek sama dengan jalan yang hendak dilalui, terlarang, tersumbat atau terhalang, sehingga mencontek adalah sifat dari korupsi itu sendiri. Pemerintah diminta memperhatikan pencegahan dengan memperbaiki sistem birokrasi dan menghilangkan pikiran dan niat koruptif sejak dini, demikian komentar Eko Soesamto Tjiptadi, Deputi Pencegahan KPK dalam Artikel Kurikulum Pendidikan Korupsi Segera Lahir? (Republika, 13/09/2010). Eko menilai, pembentukan karakter anak bangsa merupakan hal yang sangat penting. Mendiknas memprediksikan (Republika, 06/09/2010) hasil dari program pendidikan ini akan tampak hasilnya pada 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Paulus Marijan dalam Pendidikan Anti Korupsi (www.kabarindonesia, 20/12/09) mengatakan koruptor itu umumnya dari kalangan berpendidikan, mereka adalah produk dari lembaga dan institusi pendidikan di Indonesia. Tak mungkin memberantas korupsi secara seketika dengan hukuman, tetapi butuh proses yang panjang. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menanamkan budaya antikorupsi pada anak di usia dini. Korupsi berkaitan dengan attitude, sikap atau kelakuan. Pendekatan ini sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh Benjamin S Bloom pada tahun 1965 yang kita kenal dengan Taksonomi Bloom, taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Ranah dan domain dari taksonomi tersebut dirinci menjadi (1) Ranah Kognitif, yang menekankan perilaku dalam aspek intelektual dan keterampilan berpikir. (2) Ranah Afektif, yang menekankan aspek sikap, apresiasi, emosi dalam berperilaku dan (3) Aspek psikomotorik, menekankan kepada keterampilan motorik dalam berperilaku. Seorang anak ibaratnya tabula rasa, belajar dari aspek empiris, menjadi hitam jika diwarnai hitam, dan menjadi putih jika diwarnai putih. Mencontek adalah sesuatu yang dianggap masalah kecil, tetapi membawa dampak yang besar dikemudian harinya, karena menyontek adalah salah satu entitas perilaku serta kesalahan ekspresi mental seseorang. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan akan lebih efektif dan efisien jika kurikulum antikorupsi yang diusulkan Kemdiknas diintegrasikan dengan mata pelajaran lain yang sudah ada sebelumnya, mengingat terlalu banyak mata pelajaran bagi siswa yang ditakutkan akan menjadi beban bagi siswa. (Kompas, 2011, Kurikulum Antikorupsi Diterapkan, 20/09/2010). Beliau juga mengusulkan agar kurikulum antikorupsi dijadikan topik khusus dari beberapa mata pelajaran terkait. Misalnya, mata pelajaran Agama, Matematika, Sejarah, dan PPKN. Dalam pelajaran itu, bisa diajarkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan kecermatan yang bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari siswa. Maka dimulai dari hal yang kecil adalah akan membawa perubahan besar dalam kehidupan pendidikan. Harapan kita semoga kurikulum pendidikan anti korupsi ini dapat mewarnai kebaikan dan kejujuran dalam diri pelajar negeri ini, serta semoga dengan adanya kurikulum ini secara tidak langsung dapat membentuk genetika baru manusia Indonesia yang terbebas dari patologi korupsi. Wallahualam bissawab.

Mar 21, 2013

MEMULIAKAN WANITA

Pada tanggal 17 Mei 2011 bertempat di Maharani Room Hotel Ratu Mayang Garden, Pekanbaru, saya di undang dalam sebuah acara seminar yang bertajuk Pusaka Budaya Melayu dan Generasi Muda Melayu (Sich!) . Setelah memasuki sesi diskusi, banyak pertanyaan diajukan kepada tiga orang nara sumber. Diskusi dibuka dengan dua sesi pertanyaan, namun pada sesi dua diberikan kesempatan kepada dua orang penanya. Karena satu orang yang bertanya, akhirnya untuk menggenapkan, saya-pun berdiri, tetapi saya tidak bertanya, melainkan memberikan penjelasan dan sedikit wacana kepada beberapa penanya dari peserta seminar tersebut. Salah satu dari subtema yang dibahas adalah mengenai perspektif gender dalam kiprah perempuan melayu (Sich!). Makalah tersebut disampaikan oleh seorang wanita dan beliau juga Anggota DPRD Riau. Beliau menyampaikan mengenai kiprah perempuan sangat berbau politis. Aroma politik sangat terasa, dan saya yakin semua peserta seminar juga merasakannya. Hanya saja karena hal ini saya anggap salah satu fora ilmiah, sehingga saya tidak terlalu mempermasalahkannya.

Pada waktu itu saya-pun menyampaikan sedikit wacana dan buah pikiran saya melalui forum tersebut dari masalah budaya dan akhirnya masuk kedalam pembahasan mengenai gender. Menurut perspektif saya gender adalah sebuah ruang yang penuh dengan nilai, dalam didalamnya terdapat dua kaum (laki-laki dan perempuan), tidak ada batasan jenis kelamin dalam mengisi dan mengambil peran dalam ruang tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya saya anggap setara.

Dalam filsafat dan teori politik kasus gender saya sudah mengenalnya sejak hal ini diangkat oleh seorang wanita bernama Christine De Pizan (1363 – c. 1430) seorang wanita yang lahir di Venesia dari era abad pertengahan yang menentang misogini (misogyny)  hingga di Indonesia konsep serupa yang dikatakan emansipasi bermula sejak munculnya Cut Nyak Dien hingga Raden Ajeng Kartini. Padahal kalau ditarik dari sejarah filsafat yang paling kuno (most ancient), pada zaman Yunani Kuno, Aristoteles menganggap posisi perempuan tidaklah lebih dari seorang hamba sahaya semata.

Banyak orang yang memiliki pengetahuan rendah dan ilmu agama yang setengah-setengah mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki ruang untuk menjadi seorang pemimpin. Menurut saya anggapan itu salah. Jika kita memiliki waktu untuk melihat definisi Qur’aniyah, Ratu Balqis (ratu negeri saba) termasuk wanita yang sukses dalam kepemimpinannya dikala Zaman Nabi Sulaiman. Kemudian Perjuangan menegakkan keadilan bagi hak-hak perempuan adalah perjuangan yang telah lama dimulai. Dalam Islam sendiri, banyak figur yang telah menjadi teladan dalam berkiprah dan bergerak untuk memperjuangkan hak tersebut. Siti Hajar (ibunda Nabi Ismail AS.) seorang pejuang hidup dan pengembara yang sangat tegar.
Istri Imran yang sangat peduli dengan regenerasi kepemimpinan umat. Siti Maryam (ibunda Nabi Isa AS), seorang perempuan pilihan Allah yang dijadikan sebagai bibit “Sang Penggerak” reformasi kehidupan melalui peran sejarah Nabi Isa, anak yang dikandung, diasuh, dan dikadernya. Tidak kalah hebatnya, kedua putri Nabi Syu’aib AS. yang berprofesi sebagai penggembala domba yang ulet. Menggembala domba adalah peran yang membutuhkan kekuatan, kecerdasan dan kesabaran yang menjadi wahana “diklat” para Nabi Allah. Siti Asyiah (istri Fir’aun) yang tegar menjaga iman dan moralitas dari pengaruh suami dan masyarakat di sekitarnya, serta berperan sebagai tokoh kunci penyiapan. (lihat : http://www.rahima.or.id. Refleksi Edisi 15 : Gerakan Perempuan Yang Mendunia, Senin, 29 juni 2009)

Musa kecil sebagai kader pembebabasan Bani Israil. Siti Khadijah binti Khuwailid yang berjuang keras membela ajaran keadilan dan pembebasan perempuan yang dibawa suaminya, Muhammad SAW. dan menjadi perempuan agung yang mengawal Muhammad ketika berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Tidak lupa pula Siti ‘Aisyah ummul mukminin yang dengan kemampuan intelektual dan ketangkasan fisiknya menjadi kader Nabi dalam meriwayatkan hadist dan pendidik ulama yang berhasil serta pernah menjadi panglima dalam perang Jamal.

Jadi menurut saya tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan dalam mengisi ruang yang penuh nilai tersebut diatas. Bahkan Dalai Lama pemimpin rohani Tibet, merekomendasikan perempuan sebagai pemimpin negara untuk mencegah kemungkaran. Hanya saja saat ini terminologi yang dikatakan Gender itu seolah kembali membuat sekat, seolah kaum laki-laki mendiskriminasikan kedudukan perempuan. Dominan hal tersebut terlihat dalam persoalan sosial dan politik. Beberapa hasil riset saya menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung memprioritaskan urusan domestik (rumah tangga) ketimbang sebuah jabatan publik apalagi jabatan politik.

Namun dalam realita kehidupan politik, masalah gender selalu digembar-gemborkan. Seolah wanita di-diskredit-kan oleh kelompok laki-laki. Padahal dalam kenyataannya tidak. Hanya sebagian wanita saja yang mempersoalkan masalah tersebut. Asumsi saya adalah wanita yang tidak mendapatkan jabatan publik atau jabatan politiklah yang mengangkat masalah gender ke permukaan. Karena rasa sakit hati, sehingga dibuat isu gender, agar dapat mempengaruhi wanita-wanita lainnya untuk dapat bertindak.

Sebagai contoh di Indonesia. Ketika perempuan diberikan ruang kuota 30% sebagai bagian affirmative action, dan sebagai salah satu syarat mutlak dalam pembentukan partai politik, namun hal ini tidak terpenuhi juga. Sehingga rekruitmen perempuan menjadi asal-asalan, yang penting sesuai kuota 30%. Disini saja kita dapat melihat bahwa perempuan tidak memiliki keinginan terlalu besar akan hal itu. Kemuliaan hatinya lebih kepada urusan rumah tangga. Bukan mengurus hal-hal yang dapat menyita waktu untuk memperhatikan rumah tangganya sendiri.

Jangan ada lagi kata-kata diskriminasi laki-laki terhadap perempuan dan tidak ada lagi kata-kata ketidakkeadilan dan lain sebagainya. Bahkan dalam Islam ada yang dikatakan bentuk keadilan Syariat yang tidak membedakan antara satu bangsa/ suku dengan bangsa/ suku lainnya, demikian pula satu jenis (laki-laki atau perempuan) dengan jenis lainnya. Kecuali dengan iman dan taqwa kepada Allah. Dalam Surat Al-Hujuraat : 13, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. (QS. Al-Hujurat [49]:13).

Dalam Ayat lain Allah berfiman (QS. An Nahl : 97) :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Kemudian Allah SWT dalam ayat ini berjanji bahwa Allah SWT benar-benar akan memberikan kehidupan yang bahagia dalam dunia kepada hamba Nya baik laki-laki maupun perempuan yang mengerjakan amal saleh yaitu segala amal yang mengikuti petunjuk Alquran dan Sunah Rasul, sedang hati mereka penuh dengan keimanan.  Kehidupan bahagia dalam dunia ini suatu kehidupan di mana jiwa manusia memperoleh kesenangan dan kedamaian berkat dia merasakan kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan. Jiwanya penuh dengan kerinduan akan janji Allah tetapi rela dan ikhlas menerima takdir. Jiwanya bebas dari perbudakan benda duniawi, dan hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendapatkan limpahan cahaya dari pada Nya  Jiwanya selalu merasa puas terhadap segala apa yang diperuntukkan kepadanya, karena ia mengetahui bahwa rezeki yang diterimanya itu adalah hasil dan penakdiran Allah SWT.

Dan juga firman yang lain :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):` Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. (Ali Imran,  3 : 195).

Sehingga menurut saya tidak perlulah sekiranya kita mempersoalkan permasalahan gender tersebut. Semuanya memiliki kesempatan yang sama, tinggal lagi bagaimana setiap individu yang ingin melakukan hal tersebut. Bahkan saya mengajak segenap kaum sejenis untuk tetap memuliakan wanita, karena wanita bagi saya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Saya memuliakan Ibu saya, saya memuliakan saudara-saudara perempuan saya dan saya memuliakan wanita yang saya cintai. Tinggal lagi sekarang bagaimana kita memuliakan wanita? Saya serahkan kepada anda.





DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Mendra Wijaya

ABSTRAK
Perubahan konstelasi politik dalam gejolak gelombang reformasi telah mengubah struktur politik dan pemerintahan di Indonesia dari berbagai dimensi. Semula, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung melalui representasi DPRD. DPRD menjadi entitas yang mewakili masyarakat secara institusi. Namun arus perubahan pada era reformasi membawa sistem representasi menjadi pemilihan langsung oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia diharapkan menuju kearah yang lebih baik. Meskipun demikian, persoalan-persoalan demokrasi terutama persoalan pemilihan kepala daerah kerap terjadi di seluruh wilayah nusantara.

(Tulisan ini dimuat dalam Jurnal Perbatasan, Vol. 3 No. 3, Mei 2012. FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, 2012)



A.      PENGANTAR
Berdasarkan pengalaman masa lalu, ketika memilih kepala daerah menjadi hak penguasa, terbukti kepala daerah cuma menjadi kepanjangan tangan pemegang kekuasaan negara di pusat. Puluhan tahun hidup dengan kepala daerah yang cuma bisa menganggukkan kepala terhadap kebijakan politik pemerintah pusat, telah menghancurkan dinamika sosial masyarakat di daerah. Kesadaran akan hak-hak individu sebagai warga negara yang harus diayomi penguasa politik, perlahanlahan menciptakan manusia Indonesia yang tidak memiliki keyakinan akan kemampuan diri. Hidup tanpa sikap kritis bagaikan kerbau dicocok hidung. Pilkada membuka keran partisipasi dan peran rakyat secara terbuka. Pada pilkada kali ini, terbuka kesempatan luas bagi rakyat memberi atau menolak dukungan terhadap kepala daerah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. (Saiful Amin Ghofurdalam Abdul Aziz Hakim, 2011: 59-60).
Pemilihan Kepala daerah, baik Gubernur, Bupati maupun walikota, semula berdasar Undang-Undang No 5. Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan penyelenggaraan amat sentralistik. Sebab DPRD, waktu itu tak lebih sebagai panitia penyelenggara; Penentu siapa yang menjadi Gubernur, Walikota, dan Bupati adalah pemerintah Pusat. Lebih–lebih berdasar pada pasal 15 (3) jo. Pasal 16 (3) UU No.5 tahun 1974 yang menentukan bahwa tata cara pemilihan kepala Daerah Tingkat I dan II diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berdasar pada ketentuan ini, maka pada masa itu ruang publik benarbenar tertutup. Namun berdasar pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, dari prespektif demokrasi mengalami kemajuan, sebab ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan pemilihan gubernur, bupati walikota diatur dalam Tata Tertib DPRD. Hal ini menunjukan ada ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses sampai dengan pemilihan gubernur, baik itu pada bagaimana cara gubernur dipilih maupun figur yang akan dipilih. (Haruni, 2008 : 4 – 5).
Bangsa Indonesia selama orde baru terkukung dalam politik sentralistik yang cenderung mengabaikan aspirasi lokal (daerah). Pemerintah orde baru menggunakan paradigma kekuasaan yang “satu, terpusat dan seragam” dalam tiga wujud yaitu :
1. Sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, eksekutif dan presiden yang diyakini sebagai prakondisi bagi stabilitas politik untuk melaksanakan pembangunan nasional;
2. Pembentukan budaya nasional oleh negara sebagai pengganti budaya lokal (penyeragaman budaya) sebagai prakondisi bagi persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Sentralisasi redistribusi kekayaan nasional yang dinilai akan menjamin pemerataan dan keadilan sosial.(Morisan, 2005 : 179)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melakukan penataan kembali sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mana cakupan didalamnya antara lain : kewenangan, kepegawaian, kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi menggunakan sistem reprentasi, namun dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis yang juga menjadi refleksi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
Hampir semua Daerah di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, kini telah mengadakan proses pemilihan kepala daerah baik di Propinsi, maupun kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang tersebut. Diaturnya pemilihan kepala daerah dalam merupakan pertanda bahwa hal tersebut telah menjadi konsensus nasional. Namun, konsensus tersebut bukan tidak memiliki perdebatan akademik. Perdebatan berkisar pada kata ‘demokrasi‘ dalam Pasal ayat Undang-Undang Dasar 1945, yang membuka multi-tafsir, selanjutnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. (Ramdhan, 2007).
Namun apakah sistem pemilihan langsung oleh masyarakat akan menjamin kestabilan demokrasi dan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya serta menjamin pembangunan daerah dan negara? Karena selama ini dapat dilihat setelah terbukanya kran demokrasi, alhasil permasalahan menjadi sangat kompleks. Contohnya sebanyak 173 kepala daerah di Indonesia, terbelit kasus hukum, khususnya korupsi. Ini merupakan data sejak 2004 hingga 2012. Yang menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, dari jumlah itu sekitar 70 persen di antaranya yang telah diputus pengadilan dan sudah harus diberhentikan. Sementara ekspektasi masyarakat Indonesia khususnya menanti perubahan yang berarti.
B.       FORMAT DASAR PILKADA LANGSUNG
Menurut Wasistiono (2003 : 120) permasalahan dalam pemilihan Kepala Daerah yang menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagai berikut :
1.    Terjadi politik uang didalam proses pemilihan Kepala Daerah meskipun sampai saat ini sulit untuk dibuktikan secara hukum. Masyarakat yang kecewa kemudian tidak percaya pada sistem yang ada;
2.    Karena mengutamakan aspek dukungan politik (akseptabilitas) seringkali mengabaikan aspek kapabilitas. Hal tersebut tidak akan menjadi masalah seandainya ada dukungan birokrasi daerah yang netral dan profesional.
3.    Partai politik yang memenangkan pemilu di suatu daerah karena kesalahan strategi kalah di dalam pemilihan Kepala Daerah tetapi tidak legawa menerima kekalahan. Mereka kemudian melakukan manuver politik untuk mengguncang kepemimpinan Kepala Daerah yang terpilih, yang pada akhirnya justru mengganggu stabilitas pemerintahan daerah sebagai kontra produktif terhadap Kepala Daerah ;
4.    Di luar pemilihan Kepala Daerah, ditengarai juga adanya politik uang didalam penyusunan peraturan daerah serta laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah oleh DPRD, karena mereka mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding Kepala Daerah.
Sedangkan Menurut Suwandi yang menjadi latar belakang dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah :
1.    Pasal 6 A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Daerah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melaksanakan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pemilihan langsung. Hal ini menyesuaikan dengan tatanan ketatanegaraan kita yang telah mengalami perubahan akibat amandemen UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
2.    Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat.
Pemilihan kepala desa (Pilkades) senantiasa dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia di desa-desa sejak zaman kolonial hingga zaman UU No. 22 Tahun 1999. Bahkan pada masa orde baru pun dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, pilkades telah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam banyak hal, pilkades secara langsung boleh dikata merupakan model pemilihan demokratis yang asli di Indonesia.
3.    Money politics lebih sulit dilakukan.
Dalam pemilihan Kepala Daerah akan sulit untuk melakukan money politics dan kalaupun dipaksakan ongkos untuk memenangkan calon akan jauh lebih besar dibandingkan pemilihan melalui DPRD. Disamping itu, tidak juga terdapat jaminan pemilih yang dibagi uang akan memilih calon yang melakukan penyuapan tersebut.
4.    Hubungan check and balances lebih baik.
Skenario format hubungan yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, Kepala Daerah dipilih secara langsung dan ini berarti Kepala Daerah mendapatkan legitimasi secara penuh dari rakyat pemilih. Dengan kata lain akuntabilitas Kepala Daerah akan lebih kuat dibandingkan akuntabilitas DPRD. Akibatnya, akan terjadi shift titik berat kekuatan politik yang tadinya ke DPRD atau Legislatif Heavy menuju ke arah Eksekutif Heavy. Kedua, akan terjadi perubahan signifikan terhadap konstruksi Pemerintah Daerah yang ada sekarang. Harus terdapat kejelasan antara pejabat politik (Kepala Daerah dan DPRD) dengan pejabat karier. Ketiga, DPRD akan tetap mempunyai otoritas dalam bidang legislasi, anggaran dan kontrol. Maka diharapkan DPRD dalam menggunakan fungsinya secara efektif. Untuk menciptakan mekanisme check and balance maka rakyat sebagai stakeholders utama otonomi daerah harus digerakkan agar mampu menciptakan “pressures and supports” baik kepada DPRD maupun kepada Kepala Daerah melalui revitalisasi LSM, Forum Komunikasi, Organisasi Profesi yang berbasis profesionalisme.
5.    Konstruksi Pemerintah Daerah sudah tidak kondusif lagi untuk menghadapi realitas persaingan.
Rakyat memilih DPRD namun tidak tahu siapa Wakilnya, tanggung jawab bersifat kolektif dan bukan individual, tidak jelasnya kinerja partai politik yang merancukan pendidikan politik, akuntabilitas ke rakyat yang tidak jelas, dan adanya kerancuan antara jabatan politik dan jabatan karir.
6.    Kesaman sistem dengan di Pusat.
Selama berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 sistem di daerah bersifat Parlementer sedangkan sistem di Pusat bersifat Presidentiil. Di mana seharusnya antara pusat dan daerah sama-sama menggunakan Sistem Presidentiil.
7.    Lebih akuntabel kepada rakyat.
Pada Pasal 27 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Di dalam penjelasan Pasal tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan menginformasikan adalah memberi informasi melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.    Stabilitas politik yang lebih kuat.
DPRD tidak lagi bisa menjatuhkan Kepala Daerah hanya karena kinerja seorang Kepala Daerah melainkan dalam hal-hal tertentu saja sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pemilihan langsung kepala daerah adalah instrumen untuk meningkatkan participatory democracy. Melalui pilkada, masyarakat memilih langsung kepala daerahnya yang dianggap paling baik dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Sesungguhnya demokrasi itu bersifat lokal, maka salah satu tujuan pilkada adalah untuk memperkuat legitimasi demokrasi itu sendiri. Meskipun demikian, dalam praktik di negara-nagara lain, keberhasilan pilkada langsung tidaklah berdiri sendiri, tetapi juga ditentukan oleh kematangan dan kesiapan partai politik dan aktor politik, budaya politik yang tumbuh di masyarakat, serta kesiapan dukungan administrasi penyelenggaraan pilkada. (Prasojo, 2009 : 186). Meskipun ada isu rencana sistem pilkada langsung dihapus setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah direvisi dengan alasan mahalnya biaya demokrasi.
C.      DEMOKRASI DAN POLITIK LOKAL
Sejak bergulirnya otonomi daerah, pembangunan daerah tidak semata hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah tetapi juga partisipasi masyarakat secara aktif. Setelah terbuka lebarnya kran demokrasi Indonesia, hal tersebut seolah menggebu-gebu, semangat berkobar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah. Euforia kedaerahan-pun semakin menjadi-jadi. Segala atribut kesejahteraan menjadi senjata utama untuk dapat memiliki status wilayah otonom di daerah-daerah seluruh penjuru tanah air.
Selama berjalannya pelaksanaan otonomi daerah, semakin lama semakin buram terlihat tujuan otonomi sebenarnya. Siklus kepemimpinan politik lokal seolah hanya seputar itu-itu saja, kurang menunjukkan progresif. Bahkan semakin edan, atau memang mengikuti apa yang dikatakan Ronggo Warsito : hidup dizaman edan, harus ikut edan, kalau perlu ngedani. Lantas, mau dibawa kemana negara ini?
Dalam pemilihan umum mulai dari nasional hingga lokal (baik pemilu legislatif atau eksekutif) sudah menjadi rahasia umum money politics sebagai senjata yang super ampuh untuk mendapatkan jumlah suara yang akhirnya dikonversi menjadi kursi. Manusia yang sehari-harinya dianggap sampah, terlunta-lunta, bau dan joroknya, mendadak sontak diburu, dicari, dirayu dan iming-iming oleh Tim Kampanye atau Tim Sukses yang tersebar dimana-mana.  Hingga kemudian hari ketika penghitungan suara selesai, maka yang menang (terpilih) mengadakan syukuran, yang kalah (tidak terpilih) gugat menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah Broker Politik (Tim Sukses, sic!) yang menjadi media perantara antara kandidat dan konstituen untuk meraup suara. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan, biaya itulah yang digunakan broker politik untuk mengalirkan kemata rantai terbawah (political marketing). Soal mark up dana atau disunat ditengah-tengahnya, siapa yang tahu? Karena tidak ada orang yang bekerja siang malam untuk buntung, pasti harus untung.
Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan dan pengaruh, yakni kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pimpinan pemerintahan yang kemudian diharapkan akan menjadi pemimpin, yakni kapabilitas, akseptabilitas serta kompatibilitas.   Tugas kepemimpinan adalah tugas pengabdian. Dia dipanggil demi penyelesaian masalah, demi tujuan dan cita-cita bersama. Sadar bahwa tujuan dan cita-cita itu baik demi kepentingan orang banyak, maka seorang pemimpin akan berusaha mempengaruhi, mengajak, mengumpulkan dan menggerakkan banyak orang untuk bersama-sama bekerja mencapai tujuan dan cita-cita itu.
Yang menjadi pertanyaan, masih adakah pemimpin yang bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama? Sementara dana kampanye sudah terlalu banyak dikeluarkan. Pemimpin mana yang mau rugi dan ikhlas menelan kerugian itu? Dalam pandangan politik secara empiris, banyak transaksi politik yang berjenis material. Jika Burns, J.M. dalam Leadership (New York: Harper & Row. 1978) mengatakan kepemimpinan transformasional dan transaksional sebagai kebutuhan organisasi dengan berlandaskan pada pendapat Maslow mengenai hirarki kebutuhan manusia , maka dalam tulisan ini penulis mengembangkan proposisi yang menyangkut kepemimpinan dalam perspektif politik. Kepemimpinan politik yang terjadi di negeri ini secara empirik dapat dilihat yaitu, kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan kontraktual. Kemudian politik transaksional itu dibagi dua, yaitu, transaksional material dan transaksional nonmaterial. Transaksional material dapat disamakan dengan menarik dukungan dengan menggunakan uang sebagai sumber energi utama, atau bentuk baku lainnya berupa kaos, ikat kepala dan sembako. Sedangkan transaksional immateril adalah menjanjikan sesuatu yang bersifat pembangunan sosial dan infrastruktur setelah calon terpilih. Tetapi ketika terpilih janji tinggal janji. as soon as the members are elected, the people is enslaved demikian J.J. Rousseau. Kemudian bentuk kepemimpinan kontraktual dibagi menjadi dua bagian pula, yaitu, kontraktual normatif dan kontraktual periodik. Kontraktual normatif yaitu adanya upaya pencapaian tujuan ketika menduduki jabatan publik atau jabatan politik melalui kebijakan. Mirip seperti apa yang dikatakan oleh John Austin, bahwa penguasa adalah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi/ kedaulatan sehingga hukum mengandung didalamnya suatu perintah, sanksi kewajiban dan kedaulatan (law is a command of lawgiver)  Kemudian kontraktual periodik adalah suatu tindakan perubahan suatu hal dalam kurun waktu tertentu. Contohnya restrukturisasi kabinet dan mengukur pencitraan kepemimpinan kepada publik dengan strategi kinerja 100 hari.
Tetapi secara empiris money politics itu tidak lagi “ampuh” digunakan untuk memenangkan Pilkada. Masyarakat menggunakan kesempatan itu untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, tetapi berapapun jumlah yang didapatkan belum tentu itu pilihannya. Sehingga sering dikatakan bahwa masyarakat saat ini sudah cerdas, bukan cerdas secara politik, tetapi cerdas memanfaatkan situasi.
Setiap pemimpin selalu menjual visi dan misi yang dibalut dengan bahasa superlatif dan kadang terkesan tidak rasional. Sehingga ketika terpilih untuk memimpin daerah, penyelenggarannya tidak sesuai dengan visi dan misi yang didagangkan sebelumnya. Akibatnya masyarakat dengan sebagai kualitasnya sebagai pelanggan terpuruk dalam kekecewaan. Pengenalan terhadap seorang bakal calon (balon) Kepala Daerah selama ini berawal dari visi-misi yang ditawarkannya sebagai salah satu bahan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bakal calon. Jika ia terpilih, visi-misinya itu dijadikan landasan penyusunan Renstra (lima tahunan) Daerah yang bersangkutan (Renstrada).  Hal ini jika terstruktur dengan baik maka dari setiap rezim akan membawa dampak perubahan bagi pembangunan terencana baik di tingkat lokal maupun nasional.
                                                                                             
D.      PENUTUP
Perubahan yang signifikan sebagai salah satu akibat dari adanya amandemen  terhadap UUD 1945 adalah bahwa pengisian jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif pada setiap tingkatan baik nasional maupun lokal harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi  yang bertujuan untuk mendapatkan Pemimpin Daerah yang diinginkan oleh  masyarakat, agar pelaksananaan otonomi daerah terselenggara dengan efektif dan  efisien.
Tentu saja dengan berbagai formulasi serta peraturan-peraturan yang dibuat adalah untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini  dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum  baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari  jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum  ini dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil  presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004. Walaupun masih  terdapat berbagai masalah yang muncul ketika waktu pelaksanaan.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Awang, Azam dan Wijaya, Mendra, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011.
Awang, Azam dan Wijaya, Mendra, Ekologi Pemerintahan, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012.
Djohan, Djohermansyah dan Suwandi, Made, Pilkada Langsung : Pemikiran dan Peraturan. IIP Press. Jakarta. 2005.
Hakim, Abdul Aziz, Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung, Jurnal Hukum No. Edisi khusus Vol. 18 Oktober 2011.
Haruni, Catur Wido, Kajian Kritis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/Puu-V/2007 Tentang Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Naskah Publikasi Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Mei 2008.
Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakarsa, Jakarta. 2005.
Prasojo, Eko, Reformasi Kedua : Melanjutkan Estafet Reformasi, Salemba Humanika, Jakarta. 2009.
Ramdhan, Mochamad Isnaeni,  Kompendium Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada), Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2007.
Wasistiono, Sadu, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama. Indramayu 7 Februari 2005.
Wijaya, Mendra, Reorientasi Pekansanaan Otonomi Daerah, Jurnal FISIP UMRAH, Vol. 2 No. 2, Tanjung Pinang, Oktober 2011

Oct 6, 2012

DINAMIKA GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

DINAMIKA GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERINTAHAN DAERAH
Mendra Wijaya, S.Pd, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
A.      PENDAHULUAN

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah dasar dari pembentukan Pemerintahan Daerah. Dari dasar konstitusi tersebut banyak melahirkan produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Berbagai perubahan yang terjadi dalam pengaturan Pemerintahan Daerah pada masanya tentu saja bertujuan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan menjadi lebih baik dalam kehidupan demokrasi politik.
Konseptualisasi kualitas demokrasi sendiri dapat dilakukan melalui dua strategi. Pertama, melalui pendefinisian demokrasi sebagai sebuah rezim yang memberikan kesempatan kepada setiap orang dewasa yang berhak berpartisipasi dalam politik secara bebas. Kedua, melalui penelusuran dua prinsip dasar demokrasi. Pada strategi pertama, kualitas demokrasi dapat dilihat sebagai hasil (quality of results), isi (quality of contents), dan prosedur (procedural of quality). Kualitas demokrasi sebagai hasil menggambarkan sejauh mana pemerintah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pemilih serta merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam konteks pemerintahan (governance). Kualitas demokrasi sebagai isi mencerminkan sejauh mana masyarakat dan asosiasi memiliki kesetaraan politik (political equality) serta dapat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan kualitas prosedural dalam demokrasi tercermin dengan adanya prinsip rule of law, partisipasi, kompetensi, dan akuntabilitas. Prinsip dasar yang dimaksud dalam strategi kedua adalah kedua prinsip dasar demokrasi, yaitu (1) kontrol terhadap masyarakat terhadap keputusan publik dan pembuatan keputusan publik, dan (2) kesetaraan antar masyarakat dalam relasinya terhadap keputusan publik. Dua prinsip demokrasi ini melahirkan unsur-unsur norma demokrasi yang merupakan prinsip dasar good governance, yaitu partisipasi, representasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan solidaritas. (Prasojo, 2009 : 4-5).
Iklim demokrasi sejak gelombang reformasi 1998 semakin terbuka lebar telah membawa arus perubahan disegala bidang semakin meluas. Produk peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini membawa ekspektasi besar masyarakat Indonesia untuk perubahan di berbagai dimensi. Ketika daerah diberikan ruang untuk mengelola rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi, tentu saja harapan terbesar adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim pemerintahan yang dapat membawa kearah kesejahteraan masyarakat.
Otonomi daerah pada dasarnya hadir menjadi ruang atau gelanggang baru bagi dinamika politik lokal. Gelombang baru ini memerlukan aktor yang juga baru, agar otonomi daerah dapat berfungsi maksimal. Tetapi, regulasi politik yang ada di Indonesia saat ini, seperti perundang-undangan tentang partai politik dan Pemilu, belum mampu menciptakan mekanisme rekrutmen politik yang mampu melahirkan aktor yang memiliki kemampuan memadai untuk mengelola kekuasaan pemerintahan pada level lokal secara baik dan bertanggungjawab. (Ni’matul Huda, 2009 : 154).
Hal lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pelaksanaannya juga kurang optimal seperti yang diharapkan. Masih banyak terdapat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada hari ini semakin banyak  dapat di lihat, seolah KKN juga “terdesentralisasi” ke daerah. Kemudian hal lain yang terjadi adalah kurangnya tingkat profesionalisme aparatur pemerintahan serta kesenjangan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab (lack of compentencies) (lihat juga, Prasojo, 2006).
Bersamaan dengan reformasi dari sistem politik kearah yang lebih demokratisasi, perkembangan dari ekonomi pengarahan (plan) ke ekonomi pasar, berkembang pula pemikiran tentang good governance. Dalam good governance tidak lagi pemerintah (state) tetapi madani (civil society) dan terutama sektor swasta (provat sector) yang berperan dalam kepemerintahan (governance). Hal ini juga karena adanya perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan ilkim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Sudah barang tentu ini bisa dilakukan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin berdaya. (Sjamsiar Sjamsuddin, 2007 : 50 dalam Azam Awang dan Mendra Wijaya, 2012 : 50).
Penataan pemerintahan yang baik menjadi sebuah harapan baru agar terselenggaranya suatu pemerintahan ideal dan pembangunan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Meskipun hal ini berjalan belum maksimal, namun perubahan demi perubahan tetap terus dilakukan.
B.       DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Desentralisasi telah lama dianut dalam Negara Indonesia. Secara historis asas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi (Decentalisatie Wet) tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi merupakan kontinum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan kearah sentralisasi (H.A.W. Widjaja, 2007 : 18). Bahkan sejak sebelum kemerdekaan, sudah banyak pula peraturan yang dibuat untuk mengatur mengenai persoalan pemerintahan di daerah dan persoalan yang berkaitan dengan soal desentralisasi.
Desentralisasi yang sudah berjalan suatu ketika tidak akan memadai untuk menjawab masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan Indonesia yang semakin besar dan kompleks. Kian membesarnya volume pembangunan, kian meluasnya sasaran pembangunan, menghendaki pola administrasi pembangunan yang lebih desentralistis di Indonesia. Sehingga beban departemen lebih ringan, pengawasan melekat, akan lebih efektif, lagi pula sesuai dengan keinginan daerah-daerah yang menghendaki otonomi yang lebih luas, pemerintahan daerah lebih kreatif dan produktif, sentra-sentra pembangunan akan berkembang merata di daerah-daerah, sehingga mendorong kian terwujudnya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Disamping itu system desentralisasi akan mengurangi masalah-masalah demokratis seperti lebih meratanya kepadatan penduduk, berkurangnya arus urbanisasi, dan lain sebagainya. (H.A.W. Widjaja, 2003 : 6-7).
Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (local government), disana terjadi, “…. asuperiorgovernment – one encompassing a large jurisdiction assigns responsibility, authority, or function to lower government unit – one encompassing a smaller jurisdiction – that is assumed to have some degree of authonomy. (Harry Friedman, 1985 : 35 dalam Ni’matul Huda, 2009 : 61).
Menurut Syaukani, dkk (2003 : 7-8)ada dasarnya tujuan penyelenggaraan desentralisasi antara lain :
1. Dalam rangka peningkatan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah.
3. dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi Nasional.
4. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah.
5.  Guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan.
6.  Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.
7.  Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
8.  Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Otonomi daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dengan diterapkannya asas desentralisasi, berarti daerah mempunyai hak untuk mengatur and mengurus rumah tangganya sendiri. Hak inilah sebenarnya disebut otonomi daerah. Sehingga, dengan diberikannya hak otonomi ini, daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan cara mengurus dan menyelenggarkan kepentingan rumah tangga sendiri.
Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik, yang selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarka kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, maka suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (authority) atau kekuasaan (power) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri. Namun demikian, dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, satu prinsip yang harus dipegang oleh bangsa Indonesia adalah bahwa aplikasi otonomi daerah tetap berada dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Otonomi tidak ditujukan untuk kepentingan pemisahan suatu daerah untuk bisa melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI.
Lahirnya konsep dasar dan otonomi daerah di Indonesia di inspirasi oleh faham-faham hubungan Negara – rakyat yang integralistik. Meskipun harus diakui bahwa penggunaan faham integralistik dalam membahas sistem hubungan antara negara dan individu lebih berbau politis ketimbang ketatanegaraan. Fenomena ini mempengaruhi lahirnya desentralisasi dan otonomi daerah. Karena faham integralistik ini membicarakan keberadaan kepentingan lokal (daerah), namun demikiaan kepentingan daerah harus berada dibawah kepentingan nasional. Dampaknya dominasi kepentingan Negara (nasional) lebih kuat dan berada diatas kepentingan lokal (daerah). (Salam, 2007 : 55-56). Faham integralistik sendiri merupakan varian dari bentuk Negara organis statis. Karakteristik faham ini adalah :
(1)     Memandang Negara sebagai satu kesatuan (totalitas) dimana kedudukan totalitas lebih diutamakan dari pada bagian-bagian (komponen-komponen).
(2)     Kedudukan pemerintah pusat (nasional) atau kepentingan nasional lebih diperhatikan dari pada pemerintah, kepentingan dan masyarakat daerah.
(3)     Peranan Negara sangat kuat dan berada diatas peranan daerah.
(4)     Daerah dipandang sebagai bagian dalam satu kesatuan Negara yang tidak dapat dipisahkan.
Tujuan otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan (discretionary power) kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tujuan ini mengandung makna adanya perubahan kepada kehidupan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Selain itu, juga adanya keinginan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani (civil society) dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai good governance yang memunculkan nilai demokrasi dan sikap keterbukaan kejujuran (honesty), keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta bertanggungjawab kepada rakyat. (Sumaryadi, 2005 : 83).
Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal (daerah). Salah satunya adalah menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah. (Rizky Argama, 2005 : 5, lihat juga Azam Awang & Mendra Wijaya, 2011 : 38-39).
Besaran perubahan yang dikehendaki dalam reformasi tersebut dapat disimak dari pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan daerah yang terjadi. Structural efficiency model yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal ditinggalkan dan dianut local democracy model yang menekankan, nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi. (Bhenyamin Hoessein, 2002 : 2 dalam Mendra Wijaya, 2011 : 185).
Pemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu dicermati. Tidak saja memindahkan potensi korupsi dari Jakarta daerah, otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali karena mereka merupakan representasi elite lokal yang berpengaruh. Karena perannya itu, di tengah suasana demokrasi yang belumterbangun di tingkat lokal, DPRD akan menjadi kekuatan politik baru yang sangat rentan terhadap korupsi.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, publik seharusnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Namun, di beberapa daerah yang sudah mengadopsi sistem otonomi daerah, kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Pengambilan keputusa belum melibatkan publik dan masih berada di lingkaran elite lokal provinsi dan kabupaten/kota. Belum terlibatnya publik dalam pembuatan kebijakan itu tercermin dari pembuatan peraturan daerah (Perda).
C.      GOOD GOVERNANCE
Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal terpenting yang perlu dilakukan terkait dengan kinerja birokrasi pemerintahan adalah bagaimana mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta bagaimana menciptakan etika birokrasi dan budaya kerja yang baik. (H.M. Ismail, 2009 : 14 dalam Azam Awang dan Mendra Wijaya, ibid).
Pemerintahan yang bersih (clean government) adalah bagian yang integral dari pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (good governance) mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih (clean government), yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Karena itu, pembahasan pemerintahan yang bersih (clean government) tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan pemerintahan yang baik (good governance). (Fahmal, 2006 : 61).
Konsep pemerintahan yang baik (good governance), awal mulanya tidak dikenal dalam Hukum Administrasi, maupun dalam Hukum Tata Negara bahkan dalam Ilmu Politik. Konsep tersebut lahir dari dari lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang awal mulanya dari Organization for the Economic Cooperation and Development (OECD). Carolina dalam Governance Civil Society and Democracy merinci komponen Good Governance (GG) ke dalam :
1.        Human rights observance and democracy
2.        Market reforms
3.        Bureaucratic reform (corruption and transparancy)
4.        Enviromental protection and sustainable development
5.        Reduction in military and defence expenditures and non-production of weapons of massdestruction.
Selain Organization for the Economic Cooperation and Development (OECD) United Nation Development Program (UNDP) sebagai badan dunia juga mengemukakan komponen good governance yang meliputi :
1.        Participation
2.        Rule of law
3.        Transparancy
4.        Reponsiveness
5.        Consensus orientation
6.        Equity
7.        Effectiveness and efficiency
8.        Accountability
9.        Strategic vision
Pada masa reformasi saat ini, ternyata kondisi birokrasi belum banyak mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan yang dihadapi pada masa-masa lalu belum sepenuhnya teratasi. Dari sisi internal berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri masih akan berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.
Tata pemerintahan yang baik dibutuhkan untuk membuat perubahan-perubahan dalam mengalokasi dan menempatkan kekuasaan dan sumber daya di dalam pemerintah dan masyarakat luas, yang dapat menangani alasan-alasan dasar timbulnya konflik serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Di Indonesia, desentralisasi jelas merupakan salah satu kunci untuk membangun perdamaian berkelanjutan mengingat bahwa tanggung jawab utama untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat kini terletak pada pemerintah daerah. Jika ditangani dengan baik, desentralisasi dapat mendukung pembangunan perdamaian dengan mendorong tindakan-tindakan yang transparan dan bertanggung jawab oleh para pelaku utama, meningkatkan partisipasi lokal dalam proses pembuatan keputusan publik, memberdayakan komunitas-komunitas dan meningkatkan rasa aman rakyat Desentralisasi juga mendorong kohesi sosial dengan memperkuat hubungan-hubungan vertikal dan horizontal. Dengan membuat administrasi lokal (pemerintah, DPRD, dan LSM) menjadi lebih efisien dan efektif akan meningkatkan kredibilitas mereka di mata masyarakat. (Nana Shatifan, 2004 : 6, dalam Azam Awang & Mendra Wijaya, 2011 : 32).
D.      PERSPEKTIF   TENTANG PELAKSANAAN  GOOD GOVERNANCE    DALAM PEMERINTAHAN DAERAH
Prinsip-prinsip utama dalam good governance terdiri dari : Sustainability, Subsidiarity, Equity, Efficiency, Transparency and Accountability, Civic Engagement and Citizenship dan Security.
Dalam tulisan ini hanya memfokuskan pada dua hal yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Efficiency dan Transparency and Accountability. Prinsip efficiency dalam Good Governance dapat diartikan dengan : mengutamakan prinsip efisiensi dalam penyediaan pelayanan umum dan dalam mempromosikan pengembangan ekonomi lokal. Daerah perlu mengelola keuangannya dengan baik dan cost effective juga dalam mengelola sumber-sumber pendapatan dan belanja; administrasi pelayanan umum berbasis competitiveness, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam perekonomian daerah.
Sedangkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Good Governance dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. Prinsip ini merupakan hal terpenting dalam good governance. Korupsi perlu diberantas karena dapat mengurangi kredibilitas pemerintah daerah dan memperparah kemiskinan penduduk. Transparansi dan akuntabilitas adalah penting untuk stakeholders memahami pemerintahan daerah dan mengetahui bagaimana, apa, dan siapa penerima manfaat dari pengambilan keputusan pemerintah daerah. Perundangan dan kebijakan publik mestilah transparan. Pimpinan daerah perlu memperlihatkan standard integritas professional dan pribadi yang tinggi. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.
Sesuai dengan tujuan otonomi daerah antara lain adalah memangkas rentang kendali birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinamika birokrasi dan pelayanan masyarakat memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai dan regulasi kepegawaian negara telah menyebabkan gagalnya upaya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Masih belum tercipta budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan (service delivery culture). Sebaliknya, yang terbentuk adalah obsesi para birokrat dan politisi untuk menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan (power culture).
Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang tidak mengecewakan masyarakat masyarakat melalui kriteria efisiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap. Dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah di Indonesia harus melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar minimal. keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah dalam persepsi masyarakatnya dalam lingkungan pemerintahan (Azam Awang & Mendra Wijaya, 2012 : 46).
Kemudian transparansi dan akuntabilitas adalah bagian dari hal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua program pembangunan serta keuangan yang dikelola pemerintah harus jelas hasil, manfaat dan pertanggungjawabannya. Pada dasarnya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, namun dalam praktiknya keterlibatan masyarakat dalam keputusan publik tidak terlalu maksimal dalam perencanaan, implementasi serta evaluasi program.
Jadi meskipun prinsip-prinsip good governance itu didengungkan, namun dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut berada dalam ruang hampa, karena tidak menjelma menjadi norma hukum yang kongkret dan tidak menjadi darah daging dan jiwa penyelenggara pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan kekacauan yang diterima (acceptable disorder) oleh semua pihak baik birokrat, penegak hukum, politisi, maupun masyarakat. (Prasojo, 2009 : 49).
E.        PENUTUP
Dari pembahasan diatas, jelas pelaksanaan good governance tidak berjalan optimal dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Jika masalah tersebut tidak terus diupayakan perbaikan, hal Ini tentu saja akan mengkhawatirkan, korupsi telah memiliki struktur dan menjadi kultur dalam proses birokrasi. Korupsi sudah membentuk jaringan sistemik yang sangat kuat dalam lingkaran birokrasi Indonesia. Sistem birokrasi yang seharusnya memberikan dukungan utama dalam suatu negara modern, justru pada praktiknya banyak menjadi sumber masalah, yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan sistem negara.
Upaya reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia secara mendasar harus dapat dipahami sebagai suatu perubahan kearah perbaikan yang konstruktif. Pada dasarnya dalam penyelenggaran otonomi daerah, maka daerah dapat mengimplementasikan kearifan lokal untuk merevitalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik. Kemudian perlunya perubahan paradigma para aparatur negara, dalam penyelenggaran pemerintahan maupun birokrasi.
REFERENSI :
Awang, Azam dan Wijaya, Mendra, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011.
Awang, Azam dan Wijaya, Mendra, Ekologi Pemerintahan, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012.
Fahmal, H. A. Muin, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih,  UII Press, Yogyakarta, 2006.
Prasojo, Eko, Reformasi Kedua : Melanjutkan Estafet Reformasi, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2009.
Huda, Ni’matul, Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
Huda, Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusamedia, Bandung, 2009.
Salam, Dharma Setiawan, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Penerbit Djambatan. Jakarta. 2007.
Sumaryadi, I Nyoman, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Penerbit Citra Utama. Jakarta. 2005.
Syaukani,et.al., Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar. Jakarta. 2003.
Widjaja, H.A.W.,  Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II, Rajawali Press. Jakarta 2003.
_____________  Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
Wijaya, Mendra, Reorientasi Pekansanaan Otonomi Daerah, Jurnal FISIP UMRAH, Vol. 2 No. 2, Tanjung Pinang, Oktober 2011.